L&L LAW FIRM
Memberikan Kejujuran, Kepercayaan dan Pengetahuan Kepada Anda
Memberikan Kejujuran, Kepercayaan dan Pengetahuan Kepada Anda
L&L Law Firm adalah sebuah kantor hukum Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkembang di Jakarta dan Indonesia yang memberikan layanan berupa konsultan hukum bidang advokat baik itu pidana dan perdata, letigasi atau non letigasi, bidang kenotariatan, pertanahan dan pengurusan legal dokumen/perizinan.
L&L Law Firm merupakan kantor hukum yang memberikan, menyediakan dan menjawab kebutuhan akan jasa hukum cepat dan obyektif dengan memegang teguh pada perinsip “Kejujuran, Kepercayaan dan Pengetahuan” yang akan diberikan kepada mereka yang membutuhkannya tanpa membedakan besar kecilnya suatu pemasalahan hukum, mendengar dan menganalisa secara cermat serta memberikan solusi yang praktis terhadap setiap permasalahan hukum yang dihadapi dan dibutuhkan oleh klien.
Menempuh pendidikan SI Hukum di Universitas Indonusa Esa Unggul, Magister Hukum di Universitas Pancasila dan Magister Kenotariatan di Universitas Pancasila.
Berpengalaman berkerja di bidang hukum selama 12 tahun, dimulai dari staff Notaris & PPAT, legal proprety dan executive legal di perusahan holding/group, dan memutuskan untuk mengambil profesi di bidang advokat. Pendidikan dan pengalaman tersebut yang menjadi bekal dalam mengetahui, memahami dan menganalisa permasalahan hukum untuk memberikan solusi yang tepat dan praktis sesuai dengan kebutuhan anda.
Perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakui demikian, badan hukum itu diterima dan didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Semua badan hukum yang berdiri sah, dan orang-orang berkuasa untuk melakukan perbuatan perdata tanpa mengurangi perundang-undangan untuk membatasinya atau mendudukan dengan cara tertentu.
Lanjutkan Membaca
Manusia sebagai mahluk sosial mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan hidup tersebut hanya dapat dipenuhi secara wajar apabila orang mengadakan hubungan antara satu sama lain dalam hidup bermasyarakat. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban timbal-balik yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hubungan yang menimbulkan hak dan dan kewajiban tersebut telah diatur dalam peraturan hukum yang disebut dengan hukum. Hubungan hukum adalah ikatan hak dan kewajiban hukum yang diatur dan diberi akibat oleh hukum. Karena terjadi antara orang yang satu dan orang yang yg lain, hubungan itu disebut hubungan hukum perdata.
Lanjutkan Membaca
Hukum keluarga adalah hubungan hukum yang timbul dalam keluarga akibat adanya perkawianan, keturunan dan pertalian hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hukum keluarga mempunyai beberapa bidang, yaitu : perkawinan, kekuasan orang tua dan kedudukan anak, perwalian atau pengampuan, putusnya perkawinan dan harta benda.
Lanjutkan Membaca
Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dapat dilakukan melalui gugatan. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan dan yang menjadi Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
Lanjutkan Membaca
Upaya hukum pidana adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
Lanjutkan Membaca
Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan yang dimaksud Hak-hak atas tanah memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang dengan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang dan peraturan-peraturan hukum lain, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
Lanjutkan Membaca
Menurut KUHD, Kapal adalah semua perahu dengan nama apapun dan dari macam apapun juga. Kecuali apabila ditentukan atau diperjanjikan lain, maka kapal itu dianggap meliputi segala alat perlengkapanya.
Lanjutkan Membaca
Perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakui demikian, badan hukum itu diterima dan didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.
Lanjutkan Membaca
Legal dokumen adalah semua hal yang terkait dengan informasi dan dokumen asli yang berkaitan dengan pribadi, hubungan hukum antara pihak kedua atau ketiga dan legalitas suatu badan hukum.
Lanjutkan Membaca
Pendampingan Pemeriksaan
Proses pengukuran tanah dalam proses pendaftaran tanah pertama kali, di Palmerah Jakarta Barat
Pendampingan pelaporan di Polda Banten
Proses pengukuran dan pemetaan tanah untuk pendaftaran tanah di Kebon Jeruk Jakarta Barat
Pemeriksaan setempat di Tajur Halang Kabupaten Bogor
Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, sebagai pihak terkait/intervensi
Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa pilkada
Sidang online di KPU RI dalam perkara sengketa pilkada
Pemeriksan setempat di Batulicin Kalimantan Selatan
Sidang virtual di gedung KPK Setiabudi Jakarta selatan dalam perkara kerugian negara
